Polisi Jerman pada Rabu mengatakan mereka telah mengungkap rencana para aktivis anti vaksin di Saxony untuk membunuh pemimpin negara bagian itu.

Pengungkapan itu menambah kekhawatiran pada meningkatnya aksi protes yang diwarnai kekerasan terhadap rencana pemerintah setempat untuk mewajibkan vaksinasi.

Saxony adalah salah satu negara bagian di Jerman yang memiliki tingkat infeksi COVID-19 paling tinggi dan tingkat vaksinasinya termasuk yang paling rendah.

Rencana pembunuhan Michael Kretschmer, pemimpin negara bagian itu, telah didiskusikan di kelompok perbincangan di platform Telegram, kata polisi.

Para anggota kelompok “Dresden Offlinevernetzung” atau “jaringan luring Dresden” telah mengindikasikan lewat pesan-pesan Telegram bahwa mereka mungkin memiliki senjata api dan busur panah, kata polisi Saxony lewat Twitter.

Setelah mencari di sejumlah tempat di Dresden, polisi mengatakan “dugaan awal itu dikonfirmasi”.

Protes-protes menentang pembatasan baru bagi mereka yang tidak divaksin dan rencana mewajibkan vaksinasi bagi beberapa kelompok masyarakat di Jerman telah memicu lebih banyak aksi kekerasan.

Banyak serangan diarahkan kepada dokter, politisi dan wartawan.

Vaksinasi akan diwajibkan mulai 16 Maret bagi orang-orang yang bekerja di rumah sakit, panti jompo dan fasilitas kesehatan lainnya.

Media penyiaran Jerman ARD melaporkan pada Selasa bahwa lebih dari selusin politisi, media massa dan institusi publik telah menerima surat ancaman “perlawanan berdarah” terhadap aturan tersebut.

Surat itu juga disertai bungkusan berisi potongan daging.

Pada September, sebuah pusat vaksinasi di Saxony menjadi target pembakaran. Bulan lalu, sekelompok pemrotes berkumpul di luar kediaman menteri dalam negeri Saxony sambil membawa obor, yang terlihat secara implisit sebagai ancaman kekerasan.

Grup Telegram para penentang vaksinasi di Dresden menjadi perhatian pihak berwenang menyusul laporan investigatif oleh jurnalis ZDF pekan lalu.

Laporan itu menyebutkan para anggota grup itu telah berdiskusi tentang pembunuhan pejabat-pejabat pemerintah Saxony. [Red]

 

Sumber: AntaraNews

Komentar Anda