Merdeka.COM Merdeka.COM

 

Kata Buzzerkini kerap disebut dan menghiasi media sosial, dengan pengiringan sebuah isu di media sosial demi kepentingan kolompok tertentu hingga menjadi topik perbincangan, lantas siapakah mereka?

Menjawab hal itu, Direktur Pusat Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto menjelaskan bahwa buzzer atau kerap disebut sebagai pasukan cyber bertugas untuk menanipulasi opini publik di media sosial.

“Jadi kita menemukan yang disebut pasukan cyber, yaitu jaringan individu yang cair terdiri dari pendengung, buzzer, pesohor atau influencer, koordinator, dan pembuat konten yang bekerja sama untuk memanipulasi opini publik di media sosial,” kata Wijayanto saat webinar yang disiarkan lewat channel youtube Sahabat ICW, Kamis (21/10).

Teknologi Power Bank Raksasa Bisa Hemat Biaya Tagihan Listrik Rumah 4 Kali

Data tersebut berdasarkan hasil riset, LP3ES; Universitas Diponegoro; Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta; perusahaan analisis data Drone Emprit; University of Amsterdam; serta KITLV Leiden yang menemukan bahwa dari beberapa isu politik yang ada turut dipengaruhi peran buzzer.

“Dengan menyebarkan dan meningkatkan narasi dan interpretasi tertentu tentang masalah politik melalui Twitter, Facebook atau Instagram,” ujarnya.

Semisal, tercatat masalah politik yang turut diramaikan buzzer diantaranya, Pemilihan Presiden 2019, New Normal 2020, Omnibus Law 2020, Pilkada Langsung 2020, hingga persoalan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kala itu sampai terjadi aksi demonstrasi dari sejumlah pihak.

Dan ternyata, Wijayanto mengungkap jika para pasukan cyber atau buzzer tersebut, mereka yang rata-rata terpelajar lulus S1 sampai S2 dengan rentang usia kisaran 45 tahun ke bawah (25-35 tahun). Data ini didapat dari hasil wawacara terhadap 78 orang yang bekerja sebagai buzzer.

Art Deco Prodi DKV Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Menggelar Pameran “Mulang Tiyuh”

“Mereka gadget minded, ada yang volunteer ada yang dibayar. Yang menarik adalah, untuk KPK ini kita menemukan ada pasukan cyber bayaran,” kata Wijayanto.

“Nah dalam riset kita struktur organisasi dalam cyber ini ada pendengungnya atau yang disebut buzzer, pencipta konten, kooridanator, pesohor atau influencer, ini hasil wawancara kita,” lanjutnya.

Mereka, kara Wijayanto, memiliki tarif yang beragam untuk buzzer biasanya mendapat Rp50-Rp100.000 per akun yang setiap bulan bisa mengantongi kisaran Rp1-Rp7 juta. Sementara, pencipta konten biasa mendapat kurang lebih Rp4 juta.

Sementara untuk koordinator biasanya mendapat Rp200.000 setiap akun yang secara total mendapat Rp5-Rp15 juta. Terakhir untuk influencer atau pesohor bisa mengantongi sampai Rp20 juta atau imbalan non-tunai, seperti posisi komisaris, atau projek BUMN.

“Ini hasil yang kita, yang mau bercerita karena tidak semua informasi mau menceritakan berapa dia mendapatkan insentif dari sana,” ujarnya.

Konten Asli

 

Komentar Anda